Kumpulan Dokumen Informasi Publik
Informasi Publik
Informasi dokumen publik yang menampilkan kinerja BPIFK merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dokumen-dokumen tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pertanggungjawaban kinerja dan keuangan, yang disusun secara periodik dan sistematis
Dokumen
LAKIP
Laporan menyajikan pertanggungjawaban kinerja BPIFK selama satu tahun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan
Dokumen
MONEV
Laporan kinerja yang disusun setiap tiga bulan untuk memantau dan mengevaluasi capaian program/kegiatan serta realisasi anggaran dalam periode berjalan.
Dokumen
PERKIN
Dokumen yang berisi kesepakatan target kinerja antara pimpinan dan unit kerja dalam periode tertentu sebagai dasar penilaian dan akuntabilitas kinerja.
Dokumen
Rencana Aksi
-
Dokumen
RENKIN
Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat
Belum ada dokumen.
Dokumen
Laporan Keuangan
-
Belum ada dokumen.
Dokumen
RKAK/L
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat program dan kegiatan suatu kementerian atau lembaga. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Renstra kementerian/lembaga terkait untuk periode satu tahun anggaran, beserta rincian kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
Dokumen
Laporan BMN
Laporan pengelolaan BMN yang tertib, agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi/keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
Belum ada dokumen.
Dokumen
DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Dokumen ini menjadi dasar dalam melakukan tindakan yang menimbulkan pengeluaran negara serta pencairan dana yang bersumber dari APBN, sekaligus berfungsi sebagai dokumen pendukung dalam kegiatan akuntansi pemerintahan.